Desa Pasirian

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan Desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan real masyarakat, adapun tahapan-tahapannya dawali dari MUSDUS ( musyawarah Dusun) kemudian MUSDES ( musyawarah Desa) dalam hal ini hasil dari Musdus di musyawaran antara pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kemudian dibawa ke MUSRENGBANGDES ( Musyawarah Pembangunan) dan ditetapkan dengan Rencana Kerja Pemerentahan (RKP) dengan tetap mengacu kepada Rencana Pambangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sehingga desa bisa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.